Pimpinan KPK Meminta DPR segera Membuat UU Penyadapan

26
KPK Dukung RUU Penyadapan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo meminta Dewan Perwakilan Rakyar beserta Pemerintah untuk segera membuat UU Penyadapan karena selama ini kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya diatur dalam SOP yang merujuk pada UU KPK.

Menurut Agus, kewenangan dalam membuat UU ada pada DPR dan pemerintah sehingga pihaknya meminta UU khusus yang berkaitan dengan penyadapan tersebut bisa dibuat secepatnya.

Agus menambahkan bila Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah memutuskan bahwa mekanisme penyadapan harus diatur Undang-Undang khusus di luar UU KPK. Pihaknya bisa memastikan bahwa KPK nantinya akan patuh terhadap mekanisme yang telah diatur dalam UU khusus tentang penyadapan tersebut.

Selama ini, tim Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyadapan terkait para target mengacu pada UU KPK. Namun, Mahkamah Konstitusi meminta supaya ada UU khusus yang memang membahas soal penyadapan itu sendiri.

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode M Syarif menegaskan bahwa selama belum ada UU Penyadapan khusus maka KPK akan tetap menggunakan UU KPK sebagai pedoman dalam melakukan penyadapan karena mekanisme penyadapan yang diatur dalam UU KPK berbeda dengan Undang-Undang lainnya.

Laode mengeluhkan seringnya Komisi III yang selalu mempermasalahkan masalah penyadapan di setiap rapat Dengar Pendapat. Selain itu, mengenai penghapusan SOP Penyadapan, pihaknya menjelaskan bahwa ada landasan hukum tentang penyadapan tersebut karena pada UU KPK sudah jelas disebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk melakukan penyadapan dengan prosedur serta mekanisme yang berbeda dari UU lainnya.

Selama ini, DPR melalui Komisi III selalu mempermasalahkan tentang masalah penyadapan yang dilakukan KPK terutama saat Rapat Dengar Pendapat karena dinilai kurang sesuai dengan SOP dan UU yang berlaku. Di sisi lain, KPK sendiri menganggap bahwa mekanisme penyadapan yang dilakukan selama ini sudah sesuai dengan aturan serta berpedoman pada UU KPK terkait masalah penyadapan.

Dengan adanya kesimpangsiuran pendapat masalah penyadapan inilah KPK meminta kepada DPR dan pemerintah untuk segera membuatkan UU Penyadapan secara khusus sehingga dalam menjalankan tugasnya, KPK bisa memiliki pedoman yang lebih jelas aturan serta mekanismenya sehingga tidak selalu menjadi perdebatan.