Posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar Terancam

33
Posisi Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar Terancam

Apa yang terjadi pada Setya Novanto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI sepertinya sangat sesuai dengan sebuah ungkapan yang menyebutkan bahwa sudah jatuh, tertimpa tangga. Ketua DPR RI tersebut tengah tersandung kasus korupsi yang berkaitan dengan proyek e-ktp. Dalam proses tersebut, pria yang lebih dikenal dengan panggilan Setnov tersebut juga dikabarkan sedang menderita penyakit medis. Dan, saat ini sepertinya ia pun juga harus bersiap untuk kehilangan jabatannya sebagai Ketua Umum dari Partai Golkar.

Masalah posisi Ketum Golkar tersebut menyeruak sejak munculnya hasil keputusan rapat pleno dari Partai Golkar yang meminta kesediaan dari Setya Novanto untuk mundur serta menunjukan pelaksana tugas (Plt) Ketum Partai Golkar. Elektabilitas dari Partai Golkar memang semakin disorot pasca Setnov yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar menyandang status sebagai tersangka kasus e-ktp.

Tentu saja, terkait dengan kasus yang menyeret nama elit politik Partai Golkar tersebut, partai berlambang pohon beringin pun mengkaji elektabilitasnya hingga akhirnya mengambil sikap dengan menggelar rapat pleno yang diselenggarakan pada Senin (25/9/2017) yang lalu. Hasil dari rapat pleno pun telah disampaikan kepada Setya Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid serta Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Pada waktu yang berbeda, Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir menyampaikan bahwa penurunan elektabilitas yang terjadi pada Partai Gokar, salah satu faktor penyebabnya karena tersandera kasus e-ktp yang menyeret nama Setya Novanto. Inilah mengapa pihak partai mengharap kepada Setnov untuk bersedia mengundurkan diri dari jabatan Ketum Partai Golkar.

Selain itu, Kahar pun menjelaskan bahwa rapat pleno yang digelar hari Senin tersebut berlangsung dengan cukup alot karena adanya perbedaan pandangan antar anggota dalam menyikapi cara penyelesaian atas hasil tim kajian yang memaparkan survei lembaga eksternal yang ditunjuk. Perbedaan yang muncul dari sebagian pembicara yang berdebat adalah terletak pada cara penyampaiannya apakah sepakat dengan hasil kajian tersebut berikut penyelesaiannya ataukah cara kajian tersebut disampaikan ke Ketua Umum saja dan melihat bagaimana tanggapannya.

Meskipun sempat berjalan cukup alot, rapat pleno DPP Golkar yang digelar pada Senin kemarin pun telah membuahkan hasil yaitu meminta kesediaan Setya Novanto untuk mundur dari jabatan Ketum saat ini. Dan rencananya, DPP Golkar akan kembali menggelar rapat pleno lanjutan pada Kamis (28/9/2017) untuk mendengarkan jawaban dari Setnov sekaligus membahas permintaan pengunduran diri serta penunjukan Plt Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, rapat pleno harian tersebut juga akan membahas tentang agenda rapat kerja nasional di bulan Oktober mendatang.