Menteri Agama Semakin Ditekan Terkait Kasus First Travel

22
Kasus First Travel

Terkait Kasus First Travel, Kementrian Agama, khususnya Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin semakin ditekan oleh banyak pihak.

Tekanan pertama datang dari Advokat Pro-Rakyat yang melakukan somasi kepada Menteri Agama. Menurut Advokat Pro-Rakyat yang menjadi pendamping korban First Travel, Kementrian Agama telah melakukan hal yang tidak sepatutnya dengan lepas tangan dari kasus yang menimpa 58.682 calon jemaah umroh yang tertipu itu. Seharusnya, Kementrian Agama terlibat dan ikut bertanggung jawab atas kasus ini karena sudah memberikan ijin kepada First Travel untuk menjadi penyelenggara Umroh. Jadi, dalam hal ini Kementrian agama dikatakan lalai dalam kewenangan memberikan izin.

Somasi yang dilayangkan ini bersifat terbuka dan dikatakan bahwa Advokat Pro-Rakyat akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum oleh penguasa terkait kelalaian kewenangan mereka dan pengawasan mereka.

Menurut perwakilan dari Advokat Pro-Rakyat, pihaknya akan memberikan waktu satu minggu bagi Menteri Agama dan seluruh jajaran Kementrian Agama untuk memberikan respon terhadap somasi ini sebelum mereka melayangkan gugatan resmi ke pengadilan.

Tekanan lain yang diterima oleh Menteri Agama berasal dari Fraksi PAN di DPR yang telah melakukan audiensi dengan calon jemaah yang menjadi korban First Travel.

Saat audiensi tersebut, terdapat suatu cerita dari korban saat melapor ke Kemenag. Menurut seorang Jemaah bernama Ade, respon yang diberikan Kemenag tidak baik, bahkan bisa dikatakan kasar dengan mengatakan bahwa masyarakatlah yang salah. Bahkan Dirjen dari Kemenag berkata, “Sudah tahu murah, murahan dan tidak masuk akal, kenapa masyarakat masih membeli?” Menurut Ade, banyak saksi yang mendengar ucapan tersebut.

Menurut Sekretaris F-PAN yandri Susanto, seharusnya pemerintah khususnya Kementrian Agama ikut bertanggung jawab atas Kasus First Travel karena Kemenag adalah pihak yang memberikan ijin pada First Travel. Kemenag tidak boleh hanya menyalahkan semuanya ke First Travel dan Jemaah yang mendaftar. “Kalau semua salah jemaah dan First Travel, apa fungsi Kemenag?” tanya Yandri.

Oleh karena itulah, F-PAN meminta Presiden untuk turut tangan. Pemerintah harus serius melihat masalah ini. Bahkan, kalau perlu Menag diganti agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi.