Menunggu Kembali Putusan Peninjauan Ahok

16

Iterasi.id – Ahok, melalui kuasa hukumnya mengajukan PK pada 2 Februari 2018, dan sidang perdana digelar pada Senin (26/2/2018) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) atas vonis dua tahun penjara yang dijatuhkan kepadanya terkait kasus penodaan agama.  Ada sejumlah poin yang jadi pertimbangan Ahok untuk mengajukan PK, salah satunya vonis 1,5 tahun penjara yang diterima terhadap Buni Yani di Pengadilan Negeri Bandung. Buni Yani merupakan pihak yang disebut-sebut sebagai pihak yang mengubah video Ahok mengutip ayat suci di Kepulauan Seribu. Pertimbangan lain, kuasa hukum Ahok yang merasa hakim cukup banyak membuat kekeliruan terhadap putusannya.

Bahkan, salah satu kuasa hukum Ahok, Josefina Syukur mengatakan, bahwa hakim tidak mempertimbangkan saksi ahli yang diajukan pihak Ahok. “Kekhilafan hakim cukup banyak, banyak sekali. Hampir semua pertimbangan sudah kami beberkan bahwa itu tidak sesuai fakta persidangan. Kemudian tidak pernah dipertimbangkan juga ahli-ahli pihak Pak Ahok, tidak dipertimbangkan majelis hakim,” ujar Josefina, Selasa (26/2/2018). Kuasa hukum juga mempertanyakan putusan majelis hakim yang langsung menahan Ahok seusai pembacaan vonis 2 tahun penjara dan langsung mengajukan banding.

Dalam pengajuan banding juga disampaikan kejanggalan pelapor Ahok yang dianggap tidak dipertimbangkan hakim. Saat para pelapor Ahok membuat laporan polisi, berita acara pemeriksaan (BAP) semua pelapor sama persis. Kuasa hukum menilai tidak ada satu pun warga Kepulauan Seribu yang merasa tersinggung dengan pernyataan Ahok. Padahal, saat Ahok pidato disaksikan warga dan tokoh masyarakat di sana. Masyarakat baru bereaksi ketika video Ahok yang diunggah Buni Yani di akun Facebook-nya tersebar luar di media sosial.

“Tidak ada protes, tidak ada marah-marah, tidak ada yang peduli, semuanya adem ayem. Sembilan hari sesudah itu, baru ada postingan si Bapak (Buni Yani) itu,” kata kuasa hukum Ahok, Fifi Lety Indra. Kuasa hukum juga menilai, hakim tidak mempertimbangkan video pidato Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid yang ditampilkan saat persidangan. Pidato itu menjelaskan boleh memilih pemimpin non-Muslim.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Sapta Subrata mengatakan, “vonis Ahok dan Buni Yani tidak berkaitan karena deliknya berbeda. Adapun vonis Buni Yani merupakan masalah ITE, sedangkan Ahok divonis karena kasus penodaan agama. Deliknya berbeda, sama sekali tidak ada kaitannya dengan pembuktian karena buktinya beda-beda,” ujar Sapta.