Nasib Driver Ojek Online Mengeluhkan Pendapatan 1.500 rupiah per KM

35

Sejak masuk Indonesia pada 2014, jasa angkutan berbasis aplikasi online kian mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Pelanggan dan mitra pun semakin banyak. Adalah tugas pemerintah memastikan komunitas bisnis itu bisa membawa kebaikan bagi semua pihak. Pengusaha, mitra, dan pelanggan. Jangan ada kesan pemerintah telat mikir dengan perkembangan zaman sehingga perkembangan layanan online itu menjadi liar. Seperti saat ini, ketika muncul keluhan soal kesejahteraan dari puluhan ribu driver ojek online.

 Nasib driver ojek online yang menggantungkan hidup di sektor itu mencapai ratusan ribu orang. Mereka mengeluhkan soal pendapatan yang semakin kecil belum sepenuhnya terjawab dari pertemuan pemerintah dengan perusahaan aplikasi di kantor kepala staf kepresidenan kemarin (28/3).

Di dalam pertemuan tersebut dihadiri perwakilan tiga perusahaan aplikasi: Grab, Go-Jek, dan Uber. Pihak pemerintah diwakili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, serta Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. ”Dari aplikator, intinya adalah keinginan juga menyejahterakan driver-nya,” kata Moeldoko seusai pertemuan. ”Prinsipnya, mereka akan menyesuaikan (tarif). Nah, besarannya dari Rp 1.600 per kilometer mau menjadi berapa, itu mereka yang akan menghitung lagi,” lanjutnya. Pemerintah mengimbau aplikator tersebut dapat meningkatkan tarif per kilometer (km) dari Rp 1.600 menjadi Rp 2.000. Moeldoko menyebutkan, kenaikan tarif bukan satu-satunya poin untuk meningkatkan pendapatan driver. Sebab, ada banyak item yang memengaruhi pendapatan total yang diterima. 

Menhub Budi Karya menambahkan, dalam pertemuan kemarin, pihaknya sudah menyampaikan usul terkait besaran tarif. Angka yang ideal adalah Rp 2.000 per km dan tidak akan dipotong oleh perusahaan. ”Bukan dipotong menjadi Rp 1.500. Driver menerima utuh Rp 2.000,” katanya. ”Itu yang kami jadikan modal kepada mereka secara internal untuk mengatur,”.

Saat dikonfirmasi, Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengatakan, pihaknya mengapresiasi niat baik pemerintah. Soal upaya meningkatkan kesejahteraan yang diminta driver, Ridzki menuturkan, kenaikan tarif bukanlah satu-satunya jalan. Sebab, ada instrumen lain yang juga berpengaruh: insentif, jumlah penumpang, dan sebagainya.

Sementara itu, Kepala Solidaritas Driver Go-Jek Andreanes mengungkapkan, pihaknya kecewa dengan proses mediasi kemarin. Pasalnya, perwakilan driver tidak diikutsertakan dalam rapat mediasi. Bahkan, saat hendak masuk ke istana, pihaknya dibohongi dengan alasan tidak ada pertemuan. ”Bilangnya nggak ada agenda, tapi di dalam ada pertemuan aplikator dengan Pak Menhub dan Pak Moeldoko,” cetus dia di halaman istana.

Andreanes menilai hal itu tidak sesuai dengan yang dijanjikan Presiden Jokowi Selasa lalu (27/3). Saat itu presiden meminta ada pertemuan antara driver dan penyedia aplikasi yang dimediasi pemerintah. ”Ada apa dengan Menhub dan tiga aplikator ini? Kita (baca: pihak driver, Red) kesannya kayak dipermainkan,” ujarnya.

Mereka kian kecewa karena usul pemerintah terkait tarif per km hanya Rp 2.000. Menurut mereka, angka minimal per km adalah Rp 2.500. Dengan tarif itu, mereka setidaknya bisa mendapatkan pendapatan setara dengan upah minimum regional (UMR). Terkait upaya selanjutnya yang akan diambil, Andre belum bisa membeberkan. Pihaknya perlu berdiskusi dengan komunitas driver lainnya.

Saat ini ada puluhan juta pengguna aplikasi ojek dan angkutan online di tanah air. Aplikasi itu tidak hanya digunakan untuk mendapatkan jasa angkutan, tapi juga membeli makanan, mengantar dokumen, membeli obat, dan lain-lain. 

Salah satu pelanggan Go-Jek Adi Saputra yang menggunakan layanan utama yang dipakai adalah jasa transportasi dan beli makanan juga berkomentar.”Ribet juga sih kalau ada demo-demo. Order jadi lama,” ucapnya.